Penjatahan Premium Terus Menuai Kontroversi

Liputan6.com, Jakarta: Pengamat perminyakan Kurtubi menilai, langkah pemerintah menjatah premium bersubsidi bisa meresahkan masyarakat. Ia menyarankan opsi menaikkan harga premium jika pemerintah tak ingin membebani Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN) 2011.

Saat ditemui Liputan 6 SCTV di Jakarta, Ahad (3/4), Kurtubi mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang kini sedang berkembang pesat akan terganggu dengan rencana penjatahan premium bersubsidi. Kekurangan premium hanya akan menyusahkan masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan ekonomi. Ia juga mempertanyakan dasar perhitungan pemerintah dalam menetapkan jumlah pembatasan premium bersubsidi per propinsi.

Petugas Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) Syarif Hidayat mengatakan, keputusan pemerintah membatasi premium pada setiap SPBU mulai awal April sangat mendadak. Belum ada persiapan yang matang dari pemerintah. SPBU di Jalan Otista, tempatnya bertugas, hanya dijatah 16 kiloliter premium.

Sejumlah warga juga mengaku keberatan dengan penjatahan premium yang diterapkan pemerintah. Terlebih, jika pemerintah memaksa masyarakat untuk membeli bensin pertamax yang harganya dua kali lipat dibandingkan harga premium.

Tercatat, kuota BBM subsidi 2011 yang dipatok sebesar 38,5 juta kiloliter. Namun, sampai Maret, pemakaian sudah melampaui 2,8 persen kuota. Pemerintah khawatir, jika tidak dibatasi, subsidi yang diambil dari APBN semakin membesar.(ADI/YUS)